PT. Capung Merah Niaga (Distributor Aice) Diduga Langgar UU Tenaga Kerja, Pimpinan Perusahaan Bungkam

by -726 Views

mangunisuararakyat.com, Minut – PT. Capung Merah Niaga perusahaan yang bergerak di bidang distribusi makanan, dengan es cream merk Aice sebagai produk utama, untuk wilayah Sulawesi Utara berlokasi di Kalawat, Minahasa Utara di duga melakukan pelanggaran UU ketenagakerjaan.

PT. CMN Saat ini sudah menjangkau area distribusi hampir ke seluruh wilayah Sulawesi Utara, antara lain Manado, Minahasa Utara, Kota Bitung, Tomohon, Tondano dan Kotamobagu.

Dugaan pelanggaran terkuak pada laporan beberapa karyawan dan mantan karyawan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulut. Melalui undangan resmi (12/7) pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut berupaya melakukan mediasi antara karyawan dan Perusahaan namun kelihatan Perusahaan tidak serius dengan tidak membawa syarat undangan mediasi antara lain, akta pendirian perusahaan, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, Kontrak Kerja, serta Daftar Gaji.

Salah satu mantan karyawan yang melaporkan pihak PT. CMN mengatakan Perusahan tidak menggaji karyawan sesuai UMP dan melakukan PHK secara sepihak tanpa prosedur resmi yang berlaku, bahkan membuat aturan kerja dan sanksi yang memberatkan karyawan.

Sementara itu Pimpinan PT. CMN Liu Jiang Wey (TKA) ketika diminta konfirmasi oleh wartawan media ini melalui telepon dan WA tidak memberikan respon dan terkesan bungkam, bahkan HRD Alya Wardana seakan menantang wartawan dengan mengatakan tidak ada yang perlu di konfirmasi.

Dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Jika pengusaha membayar upah di bawah ketentuan, pengusaha dapat dikenai sanksi.

Adapun sanksi yang menanti bagi pengusaha yang tidak mengikuti ketentuan upah minimum antara lain adalah sanksi kurungan penjara dan denda. Sanksi ini diatur dalam pasal 81 angka 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Redaksi media ini akan melakukan penelusuran investigasi terkait masalah ini bahkan masalah lainnya (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.